Sepasang Kain Batik untuk Hakim

Isi pesan singkat (SMS) dari ponsel seorang pejabat Mahkamah Agung (MA) ini sungguh mengejutkan. Ia mempertanyakan rencana promosi Nana Juwana menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Tengah di Semarang. “Nana Juwana yang memutus perkara Depok mau dijadikan KPT Semarang. Main mata, ya?” Begitulah SMS-nya.

Nana adalah mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memutus perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Depok. Majelis yang dipimpin Nana membatalkan hasil perhitungan pilkada KPU Depok yang memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali Kota Depok. Belakangan, putusan itu dianulir oleh MA.

Sepasang Kain Batik

Mejelis yang memutus perkara itu dinilai oleh tim panel yang beranggotakan hakim agung melakukan unprofessional conduct. Desember tahun lalu, Nana dan empat hakim koleganya ditarik ke MA sebagai hakim non-palu. Eh, kini ada kabar bahwa Nana akan dipromosikan.

Karenanya, seorang pejabat MA yang mengirim SMS tadi kesal. “Bagaimana tidak, baru saja mencanangkan tahun pengawasan dan mengeluarkan pedoman perilaku hakim, sekarang sudah ada pelanggaran,” ujar pejabat di MA yang tak mau disebut jati dirinya.

Juru bicara MA Djoko Sarwoko menyatakan, perihal promosi Nana Juwana itu belum pasti. Masih ada beberapa prosedur yang harus ditempuh Nana sebelum menjadi kepala pengadilan tinggi. “Masih harus dirapimkan dulu. Saya tidak tahu apa sudah dirapimkan atau belum,” kata Djoko, yang juga terlibat dalam tim promosi dan mutasi (TPM) hakim di MA.

Hanya saja, untuk jabatan kepala pengadilan tinggi, menurut Djoko, ditentukan langsung oleh pimpinan MA. “Saya kan hanya di pra-TPM, bukan pimpinan. Jadi, saya tidak ikut rapim,” ujar Djoko. Rencana promosi Nana Juwana, selain menjadi gunjingan di internal MA, juga disorot para praktisi hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia meminta MA hati-hati merencanakan promosi hakim-hakimnya. Menurut Ketua LBH, Patra M. Zen, terkait dengan profesionalisme dalam pedoman perilaku hakim, sebaiknya MA memperhatikan informasi dari masyarakat mengenai diri hakim yang akan dipromosikan. “Agar MA nantinya bisa kembali mendapat kepercayaan masyarakat,” kata Patra.

Di luar rencana promosi Nana, pedoman perilaku hakim yang diterbitkan MA juga mengundang reksi keras dari berbagai kalangan. LBH, misalnya, menyayangkan penerbitan pedoman perilaku hakim itu. Pedoman perilaku hakim terbitan MA itu, menurut Patra, sangat memalukan karena masih menolerir hakim menerima hadiah.

Pada satu sisi, pedoman itu mengatur bahwa hakim dan keluarganya dilarang menerima hadiah dari advokat, penuntut, pihak yang berperkara, atau pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili. Tapi, di sisi lain, pendoman itu juga membolehkan hakim menerima hadiah dari orang yang berperkara asalkan jumlahnya wajar. Di situ disebutkan, sekotak kue, sekeranjang buah, atau sepasang kain batik yang diberikan pihak berperkara tidak termasuk hadiah yang harus ditolak.

Sungguh aneh bila hakim diperbolehkan menerima hadiah dari orang yang berperkara, dengan alasan kalau ditolak akan melukai hati pemberi. Justru jika hakim berani menolak hadiah, masyarakat akan terdidik untuk tidak memberi hadiah pada hakim. “Pemberian apa pun bentuknya kepada hakim harus ditolak,” kata Patra M. Zen.

Pendapat senada diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki. Ia menyatakan, pemberian sesuatu, apalagi dari pihak yang tengah berperkara, sangat besar implikasinya terhadap tugas yang diemban hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kendati demikian, Ruki belum mau memberi penilaian terhadap pedoman itu karena ia belum mempelajarinya.

Jika penelitian KPK menemukan isi pedoman itu ternyata bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, Ruki akan mengadakan pembicaraan dengan pimpinan MA. “Sebab saya masih yakin Pak Bagir dan para hakim agung di MA adalah orang yang wise ketika diberi masukan,” kata Ruki.

Ketua Muda Perdata MA, Harifin A. Tumpa, menyebut pendoman itu masih berbentuk draf yang akan dibahas lagi dalam Rakernas MA, September mendatang. “Ini akan dibawa ke rakernas. Kemungkinan akan ada perubahan,” ujar Harifin. Meski begitu, sebelum dibahas di rakernas, kata Harifin, pedoman itu dinyatakan berlaku sementara. Jadi, hakim boleh terima hadiah, dong?

 

Simber : (M. Agung Riyadi) (Gatra)