[[ batik indonesia info ]]

Agar bisa bersaing, perajin batik sebaiknya tidak hanya terpaku pada motif batik yang klasik. Usahakan untuk menciptakan motif-motif baru agar konsumen tertarik dan punya pilihan lebih banyak.

Berdasarkan pengalamannya selama ini, Putu Sulistiani Prabowo (48) dari Galeri Batik Dewi Saraswati di Surabaya mengatakan, perajin sebaiknya mulai mengurangi penggunaan pewarna kain sintetis. Sebab, sebagian pembeli—terutama orang asing—cenderung lebih berminat pada kain batik berpewarna alami.

Agar batik tidak berkesan kuno dan “kampung”, perajin atau pengusaha sebaiknya juga mempertimbangkan paduan pakaian untuk kain batik yang diproduksi. Misalnya, untuk kaum muda, pilih warna relatif terang dan motif kontemporer. Padukan dengan kebaya model encim berwarna pastel. Sementara untuk konsumen yang usianya lebih tua, bisa dipilih blus atau kebaya berbordir dengan warna lebih lembut.

Bahan baku batik tulis bermacam-macam, ada perajin yang memilih sutra. Untuk batik tulis berbahan baku pelepah pisang dan serat kayu, sebaiknya tidak dijadikan pakaian yang dikenakan sehari-hari. Batik tulis tersebut lebih cocok dijadikan koleksi saja.

Sumber : (ETA) Harian Kompas

Meskipun Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan seluruh pegawai negeri sipil mengenakan seragam batik pada hari-hari tertentu, namun dampak dari kebijaksanaan itu belum sepenuhnya terasakan oleh para perajin batik Kebumenan (istilah batik khas Kebumen). Padahal, pemerintah daerah setempat menjanjikan memberi subsidi pembelian sebesar Rp 100.000,- per pegawai negeri sipil.

Sri Wahyuni, perajin batik Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, yang ditemui KR, kemarin, mengungkapkan meskipun para perajin batik di desanya tak pernah sepi pembeli, namun mereka belum merasakan terjadinya ledakan penjualan. Beberapa waktu lalu, yakni bulan Januari dan Februari 2006, mereka pernah menerima pesanan batik untuk seragam dari 2 instansi pemerintah di Kebumen sebanyak 75 potong, namun setelah itu tak ada pesanan dalam jumlah banyak lagi.

”Pesanan memang selalu ada, namun tidak lebih dari 12 potong. Pemesan ada yang dari kalangan sekolah menengah, anggota Dewan atau perorangan,” ujar Sri Wahyuni.

Perajin batik di Desa Jemur itu mengaku belum mengetahui persis mengapa instruksi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal pemakaian seragam batik pada hari tertentu itu belum bisa mendongkrak produksi batik khas Kebumen. ”Mungkin saja bantuan untuk pembelian seragam batik yang besarnya Rp 100.000,- per pegawai, belum cair,” tengara perajin batik lainnya.

Sri Wahyuni mengakui bahwa para perajin batik memang sudah sangat menunggu penyaluran dana subsidi pembelian batik untuk para pegawai. Dirinya yakin, dengan subsidi itu para PNS akan banyak terbantu untuk bisa membeli kain batik tulis khas Kebumen yang terendah harganya Rp 70 ribu sampai Rp 80 ribu per potong.

”Kami memang biasa membuat batik seharga ratusan ribu rupiah untuk konsumsi kalangan menengah ke atas, namun kami akan lebih senang bila bisa memroduksi kain batik dengan harga yang terjangkau oleh PNS golongan rendah, karena jumlahnya mencapai ribuan. Kalau mereka beramai-ramai membeli batik, pendapatan perajin tentu akan meningkat tajam,” harapan Sri Wahyuni.

Dengan jumlah perajin sekitar 60 orang, Sri Wahyuni yakin para perajin di desanya akan mampu memenuhi pesanan batik tulis dalam jumlah besar, mengingat kelompok perajin di desanya sudah terlatih menggarap aneka rancangan batik tulis, termasuk batik kain sutera dan teknik pembuatan kain batik dengan sistem pola busana.

Harapan Sri Wahyuni serupa harapan Marwiyah, perajin batik Desa Seliling, Kecamatan Alian, dan Munfaidah perajin batik di Desa Batil, Kecamatan Buluspesantren. Namun mereka juga berharap agar program penyaluran subsidi itu didahului dengan sentuhan pembinaan teknis pembuatan kain batik yang layak untuk pakaian seragam PNS, bukan kain jarik seperti yang selama ini mereka buat.

”Kami ingin kemampuan kami sejajar dengan perajin Jemur,” ujar Munfaidah.

Belum terdongkraknya produk batik tulis Kebumen berkaitan dengan instruksi pemakaian seragam batik, diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen H Suroso SH. Selain disebabkan belum cairnya subsidi pembelian batik sebesar Rp 100 ribu per orang, juga Surat Keputusan (SK) Bupati Kebumen tentang kewajiban pemakaian batik tulis khas Kebumen setiap hari Kamis baru ditujukan untuk pejabat eselon II dan III. Sedangkan pejabat eselon IV maupun staf biasa, belum terkena kewajiban itu.

”Namun bila subsidi itu cair, otomatis mereka wajib menggunakan batik tulis khas Kebumen. Bila tidak, maka Bupati akan menegur kepala satuan kerja masing-masing. Termasuk, tak diperkenankan penggunaan batik cap, karena akan mematikan perajin batik tulis,” ujar Suroso.

Pencairan subsidi pembelian batik untuk PNS yang sudah dianggarkan Rp 1,9 miliar dalam APBD 2006, menurut Suroso hanya tinggal menunggu penyelesaian administrasi. Proses penyelesaian administrasi itu memang cukup memakan waktu, mengingat ada 19.000 pegawai yang akan mendapat subsidi.

Sumber : (Dwi/Ths)-g Kedaulatan Rakyat, Kebumen

Seiring dengan anjuran Pemkab Bantul kepada seluruh PNS untuk memakai pakaian batik setiap Jumat-Sabtu, berimbas kepada meningkatnya pesanan batik khas Bantul yang diproduksi para perajin batik di Wijirejo Pandak. ‘Batik Topo HP’, produsen kain batik di Pijenan, sejak beberapa bulan terakhir banyak menerima order kain batik dari para PNS di lingkungan Pem-kab Bantul.

Menurut Utamy, pemilik Batik Topo HP, jika sebelumnya dalam sebulan rata-rata mampu menjual kain batik sebanyak seribu potong, namun dalam tiga bulan terakhir meningkat sekitar 30-40 persen. “Jika dirata-rata kenaikan permintaan kain batik setiap bulan sekitar 300 potong dari sebelumnya. Sehingga dalam sebulan kami mampu menjual sekitar 1.300 potong kain batik,” kata Utamy, Kamis (27/4).

Pemesanan kain batik tak cuma datang dari kalangan PNS di lingkungan Pemkab Bantul saja, namun juga dari Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul. Anjuran Pemkab Bantul tersebut dinilai Utamy merupakan angin segar sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya Jawa, termasuk tentunya melestarikan batik. Secara otomatis juga akan menggairahkan industri batik. “Jika pasca kenaik-an harga BBM para perajin resah karena tingginya biaya produksi dan sepinya pemasaran, namun kini order mulai marak dan cukup menggairah-kan perajin,” katanya.

Meski order meningkat cukup tinggi, namun menurut Utamy harga jual tetap seperti semula, yaitu rata-rata Rp 45 ribu/potong. Tidak hanya kain yang banyak dipesan oleh PNS, namun banyak juga perlengkapan rumah atau perkantoran, seperti taplak meja, selendang, sprei dan sebagainya. “Bahkan banyak sekolah yang memesan kain seragam maupun perlengkapan lainnya dengan motif dan tulisan khusus sesuai pemesan,” katanya. Selain melayani pembelian dan pesanan dari masyarakat, juga melayani penjualan dari beberapa tengkulak dari Jakarta, Bali, Semarang dan luar daerah lainnya.

Sumber : (Can)-k Kedaulatan Rakyat, Yogya

KAIN-KAIN berserakan, menumpuk dan nyaris tak sedap dipandang mata. Tetapi, begitulah pemandangan sehari-hari di rumah Ny Sumarsih (66) yang sejak 25 tahun lalu membuka industri rumahan dari kain batik. “Saya mendatangkan kain-kain ini dari Bandung,” tuturnya kepada KR di rumahnya Desa Kasrepan, Karang Wungu, Kecamatan Karang Dowo, Klaten, belum lama ini.

Siang itu sedang tidak banyak aktivitas, sebab hari Minggu. Mesin-mesin jahit dibiarkan menganggur. Jika hari masuk kerja sudah mulai, biasanya ada sekitar 16 tenaga yang menghidupkan rumahnya sejak pagi. Selain itu, ada pula pekerjanya yang mengerjakan jahitan di rumahnya masing-masing. “Mereka dalam satu bulan bisa menjahit sekitar 200 potong,” cerita Ny Sumarsih. Upah yang diberikan pada mereka untuk ongkos menjahit, per stelnya Rp 750.

Kain-kain yang berserakan itu, dalam waktu sekejap bisa disulap jadi baju muslim, daster atau piyama. Harga jualnya dari Rp 7.750 sampai Rp 26.000. Tetapi, baju-baju buatannya ini tidak dijual di Solo.

“Tidak akan laku, karena itu saya kirim ke luar Jawa,” katanya menjelaskan. Sumatera, Batam, Toli-toli, Manokwari, adalah sebagian daerah yang biasa menampung kreasi batik dari rumah Ny Sumarsih ini.

Selain manyulap kain jadi baju, sisa-sisa kain itu dimanfaatkan untuk membuat keset. “Tetapi, ada juga yang membeli kain-kain sisa untuk bahan bakar pembuatan tahu,” katanya. Selama ini ia bekerja dibantu anak-anaknya. Ibu lima anak itu cukup bahagia walau hanya berkreasi dari kain-kain batik yang berwarna-warni.

Sumber : (Arwan)-c. Kedaulatan Rakyat

PEREMPUAN di salah satu rumah besar di kampung Laweyan, Solo ini tengah duduk penuh konsentrasi. Tangan kirinya memegang kain mori putih yang disampirkan di gantungan. Sedang tangan satunya menggoreskan canting yang berisi ‘malam’ panas, membentuk motif batik yang sudah diarsir di kain itu.

Di sudut lainnya, masih di ruang yang sama, ada buruh laki-laki yang membatik dengan cap. Pemandangan pembuatan batik tradisional semacam itu jarang ditemukan. Umumnya orang mengenal dan mengenakan batik, tanpa tahu bagaimana proses membuatnya. Apalagi mengetahui kampung Laweyan yang dikenal sebagai cikal bakal lahirnya batik tulis dan cap.

Pusat industri batik ini telah ada sejak zaman kerajaan Pajang (1568-1586 M), lebih tua dari Kota Solo. Disebut Laweyan, karena kampung itu dulu penuh lawe (kapas) yang dipintal menjadi mori sebagai bahan dasar batik. Konon waktu itu di sebelah selatan tempat ini banyak ditanam kapas maupun bahan dasar batik yang lain. Seperti cemani, jenis tumbuhan yang dapat memberikan warna hitam pada kain. (more…)

Meski menyandang komoditas unggulan daerah dengan kekhasan motif yang dimiliki, perkembangan batik tulis Garutan saat ini cenderung stagnan. Terbatasnya sumber daya manusia pelukis motif mengakibatkan industri rakyat ini tidak mampu meningkatkan kapasitas produksinya.

Di lain pihak, potensi pasar mulai tergerus akibat ketatnya persaingan dari industri rakyat sejenis maupun industri batik cetak skala besar.

“Kendala SDM merupakan persoalan besar kami selama ini. Jumlah tenaga pelukis motif yang kami miliki sangatlah terbatas, hanya 10 orang dari total 46 pekerja. Akibatnya, kapasitas produksi tidak bisa kami tingkatkan. Sementara, mencari tenaga baru yang ahli melukis motif sangatlah susah,” ujar Melani (45), Asisten Manajer Batik Garutan “RM”, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Proses produksi batik, lanjut Melani, makin menurun atau terganggu manakala beberapa di antara pelukis motif tengah hamil. Terlebih, hampir seluruh tenaga pelukis motif batik tulis Garutan adalah wanita.

Akibatnya, saat kebanjiran pesanan, perusahaannya tidak mampu memenuhi permintaan pesanan. Hal ini, salah satunya pernah terjadi ketika Batik Garutan “RM” mendapat order 500 potong batik tulis saat perayaan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika tahun lalu di Bandung. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Garut Budiman mengatakan, di Garut saat ini hanya tersisa empat kelompok pengusaha batik tulis Garutan. Persoalan regenerasi dan persaingan menjadi tantangan terbesar berkembangnya kerajinan khas Kabupaten Garut ini.

Batik Trusmi

Di lain pihak, batik Trusmi Cirebon juga belum berkembang karena masih tetap terkendala. Pasalnya, ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan para perajin batik, seperti masalah pemasaran, inovasi produksi, dan permodalan.

Berdasarkan keterangan beberapa perajin, hal itu semakin diperparah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang ternyata berpengaruh terhadap ongkos bahan baku pembuatan batik. Sementara di lain pihak, perajin kesulitan untuk menaikkan harga jual karena takut kehilangan pembeli.

Menurut Tuti, perajin batik di Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, saat ini untuk pemasaran kebanyakan perajin hanya mengandalkan gerai di lingkungan Desa Trusmi.

Kawasan Trusmi ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah wisata belanja, dengan batik sebagai komoditas andalan. Ciri khas batik ini adalah motif wadasan atau batu kapur dengan turunan motif mega mendung yang berbentuk lapisan awan.

Sumber : (YUL/CHE) HarianKompas, Garut

Mencermati potensi-potensi usaha mikro, kecil, dan menengah, peluang pengembangan lembaga keuangan di Jawa Tengah sangat besar. Kondisi ini perlu diperkuat dengan menangkap peluang pemasaran hasil UMKM di pasar domestik maupun mancanegara.

Optimisme itu diungkapkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Suryadharma Ali, ketika membuka rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) “Jasa” di Pekalongan, Sabtu (25/3). Wakil Gubernur Jateng Ali Mufiz turut menghadiri RAT kospin terbesar di Indonesia tersebut.

Di hadapan sekitar 3.000 anggota yang kospin itu, Suryadharma mengatakan dirinya merasa tidak cocok untuk mengarahkan Kospin “Jasa” sebagai koperasi terbesar di Indonesia. Apalagi, koperasi ini sudah mampu membukukan aset pada tahun buku 2005 sebesar Rp 915 miliar yang hampir setara dengan kekuatan perbankan.

Dia menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong lembaga-lembaga keuangan mikro untuk membantu pelaku usaha melalui Program Pembinaan Produktif Koperasi Usaha Mikro (P3KUM). Salah satunya dilakukan dengan menyalurkan kredit modal kerja.

Jika melihat potensi-potensi perajin di Jateng, persoalan utama UKM adalah minimnya modal kerja. Karena itu, Suryadharma menilai, Provinsi Jateng yang memiliki 654 kecamatan seharusnya dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro di setiap kecamatan. Salah satu caranya adalah melalui semacam koperasi simpan pinjam. “Yang pasti, ada jalan terbuka untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan,” kata Suryadharma.

Wagub Jateng Ali Mufiz menyatakan, koperasi sebagai soko guru UKM di Indonesia dipandang mampu menyalurkan kredit kepada masyarakat. Keberadaan koperasi hanya dapat berhasil jika ada dukungan masyarakat. Pengelolaan koperasi yang berjalan tanpa korupsi dari para pengurus dan seluruh anggotanya juga tidak kalah pentingnya. Terpuruk

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Koperasi dan UKM sempat mengunjungi beberapa sentra perajin batik dan kain tenun di Pekalongan dan Pemalang. Umumnya, perajin batik memproduksi batik printing.

Hawie, seorang perajin batik Nulaba di Pekalongan, mengatakan, pascaledakan bom kedua di Bali, pemasaran batik di Bali anjlok drastis. Pemasaran tinggal sekitar 10 persen dari total produksi. Kondisi serupa juga terjadi untuk pasar ekspor.

Selama ini, kata Hawie, kapasitas produksinya bisa mencapai 30.000 meter per bulan. Dalam satu hari, seorang perajin batik mampu menghasilkan sekitar 50 meter untuk produk pakaian jadi.

Menurut Suryadharma, prospek tekstil Indonesia tidak terlalu terpuruk, khususnya bagi UKM yang berani mengembangkan corak dan motif khas lokal. Misalnya, produk batik. Di Jakarta sering kali diadakan pameran-pameran kerajinan, termasuk batik. Respons dari konsumen sungguh luar biasa.

Sumber : (OSA) Harian Kompas, Pekalongan

Para perajin batik di Kabupaten Klaten kesulitan mendapatkan komponen bahan baku pembuatan batik, seperti kain putih, lilin dan soda abu. Kalaupun bahan itu ada di pasaran, harganya cukup tinggi. Akibatnya para perajin batik di Klaten dihadapkan pada kondisi yang dilematis, yakni aktivitas produksi berkurang sehingga banyak karyawan yang menganggur, meskipun tetap masuk kerja.

“Kami mau memberhentikan karyawan tidak tega karena mereka sangat menggantungkan hidup dari kerja membatik ini. Kalau tidak diberhentikan tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan saya harus tetap menggaji mereka,” kata M Waluyo, pengusaha batik di Gopaten, Gemblegan, Kalikotes, Klaten, kemarin.

Dijelaskan, kesulitan komponen bahan baku itu sudah dirasakan sejak munculnya isu rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Menghilangnya bahan-bahan tersebut diprediksi mengindikasikan akan adanya kenaikan harga yang signifikan. (more…)

Kalangan pengusaha batik di Kota Pekalongan, kini makin terpuruk menyusul naikknya bahan baku dan biaya produksi batik, sementara situasi pangsa pasar terjadi kelesuan.

Sejumlah pengusaha batik di Kota Pekalongan, Sabtu, mengungkapkan, saat ini usaha batik bisa dikatakan memasuki masa sulit dan situasi ini akan makin parah jika pemerintah jadi menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

M Khilmi, salah seorang pengusaha batik mengatakan, saat ini sektor industri batik mengalami kelesuan akibat naikknya harga bahan baku dan obat batik yang mencapai 20 persen, dan situasi pasar lagi sepi.

“Rata-rata dalam setiap bulan, kami hanya bisa menjual hasil produksi batik satu kodi saja, padahal sebelum adanya kenaikkan harga BBM, omzet penjualan batik mencapai puluhan kodi,” kata pengusaha yang setiap harinya berdagang di Pasar Grosir Batik Banjarsari itu.

Akibat adanya penurunan penjualan batik di Kota Pekalongan, lanjutnya, kini sebagian besar pedagang dan pengusaha batik menjual produksinya ke luar daerah seperti Kota Yogyakarta, Padang (Sumatra Barat), Solo, dan Jakarta.

“Dalam kondisi seperti sat ini, kami harus pandai mencari peluang untuk menjual barang dagangannya, apabila tidak ingin gulung tikar,” ujarnya.

Rohmatika, salah pengusaha batiik lainnya, mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya tidak berani spekulasi memproduksi batik dalam jumlah yang besar sebab takut merugi.

“Naiknya harga bahan baku, dan biaya produski serta obat batik memang sangat memukul kalangan pengusaha batik sehingga kami menurunkan produski batik,” katanya.

Sekretaris Assosiasi Eksportir, Produsen Kerajinan Tangan Batik dan Tenun BPC Kota Pekalongan, Arif Wicaksono mengakui, akibat adanya kenaikkan harga BBM dan rencana kenaikkan tarif dasar listrik akan memicu terpuruknya pengusaha batik lokal di Kota Pekalongan.

Sumber (*) Antara News