Raja Selangor Batal Hadiri Festival Internasional Batik Yogya
Raja Selangor akhirnya memutuskan untuk tak datang menghadiri Festival Internasional Batik Yogya, yang akan berlangsung pada 4 – 7 September mendatang. Sang Raja batal datang karena hubungan antara RI dengan Malaysia yang tengah gonjang-ganjing.
Hal ini diungkapkan oleh Ardiyanto Pranata, Ketua Pelaksana Festival Internasional Batik Yogya, dalam sebuah jumpa pers di Yogya, Jumat siang (30/8). ‘’Beliau mengatakan, karena banyaknya kesibukan beliau tak bisa hadir. Tapi kita tahu dari pemberitaan soal TKI ini, bisa jadi batalnya beliau karena ini. Apalagi ayah beliau itu Yang Dipertuan Agong, tentu tak ingin menentang,’’ ujar Ardiyanto.
Ketidakhadiran Raja Selangor ini, menurut Ardiyanto, tentu akan merugikan penyelenggaraan festival ini. Sebab, bila hadir, maka festival ini tentu akan mempunyai nilai tambah. ‘’Akibat adanya soal TKI ini, kita kena imbasnya,’’ tutur Ardiyanto.
Festival Internasional Batik Yogya tahun ini mengangkat tema Revitalisasi Motif Batik Yogya. Dan berbagai kegiatan telah pula disusun oleh panita, sehingga memenuhi 3 aspek yang melekat pada batik sebagai kerja budaya. Aspek pertama meliputi produksi.
Aspek kedua menyangkut masalah reproduksi yang dimanifestasikan dalam bentuk sarasehan dengan topik Ragam Hias Ceplok dan Pengembangannya. Di samping itu juga diadakan lomba menulis tentang batik
Jangan Diputus
Di tempat terpisah, Ketua MPR Amien Rais menyatakan tidak setuju jika Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, karena kodisi itu justru malah akan mempersulit melakukan komunikasi.
”Hubungan diplomatik dengan Malaysia jangan diputus. Nanti kalau diputus justru malah sulit untuk diajak komunikasi lagi,” kata Ketua MPR Amien Rais menanggapi hukuman cambuk dan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia usai Sholat Jumat di Masjid Agung Surakarta, Jumat.
Untuk itu, ia mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), agar mampu bersaing dengan negara-negara lain dan tidak dihina seperti sekarang ini.
Ia mengatakan kualitas SDM bangsa Indonesia sekarang ini ”terseok-seok” jika dibanding dengan negara lain, untuk meningkatkan SDM maka pemerintah mengambil kebijakan anggaran pendidikan tahun 2003 ditingkatkan menjadi 20 persen dari anggaran tahun sebelumnya.
Jika kenaikan anggaran pendidikan bisa direalisasikan, katanya, bangsa Indonesia akan bangkit lagi dan negara lain pun akan segan menghina bangsa Indonesia. ”TNI/Polri dalam Sidang Tahunan MPR lalu tanpa didesak pun sekarang sudah mengundurkan diri dari panggung politik dan ini perlu diacungi jempol, selanjutnya TNI/Polri memfokuskan pada profesinya sebagai alat pengaman negara, kalau kita punya negara kuat tidak mungkin dihina seperti sekarang ini,” kata dia.
Pengamanan Warga
Sementara itu, Kapolri Jendral (Pol) Drs Da’i Bachtiar di Pekanbaru menyatakan, pengamanan polisi terhadap warga negara Malaysia yang ada di Indonesia tidak diberlakukan secara khusus, melainkan bersifat biasa saja. ”Pengawasan bersifat umum sebagaimana kepada WNA keseluruhan,” ujar Kapolri kepada pers di Pekanbaru, Jumat, usai meresmikan pemakaian gedung baru Mapoltabes Pekanbaru yang dilanjutkan dialog dengan jajaran kepolisian se Riau.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pengamanan khusus bagi daerah Riau, meski diakui bahwa daerah ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. ”Polda Riau malahan melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian Penang dan Johor, dan ada komitmen tidak perlu memberikan pengamanan khusus di sini,” tutur Kapolri.
Kapolri mengulangi pernyataan yang pernah dikemukakan sebelumnya bahwa, penahanan atas 12 orang warga negara Malaysia yang dilakukan aparat polisi beberapa waktu lalu di Medan, Sumatera Utara, bukan tindak balasan atas Malaysia yang memulangkan paksa ratusan ribu TKI dari negeri jiran itu. ”Itu sudah dibicarakan kepada kepolisian Malaysia dan sudah kita jelaskan bahwa penahanan itu bukan balasan, dan mereka (Malaysia) bisa memahaminya” ujar Kapolri.
Kapolri menuturkan, penahanan atas warga Malaysia di Medan, dilakukan setelah ada laporan masyarakat yang mencurigai para WNA itu, yang kemudian polisi bertindak melakukan penggeledahan, pemeriksaan identitas diri.
”Identitas mereka lengkap, sehingga sekitar pukul 04:00 WIB pada hari kejadian itu, WNA yang diperiksa itu langsung dilepas kembali” katanya.
Sumber : (yuk/ant) Sinar Harapan, Yogyakarta